MEDAN,WK – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai harus menjadi penguat komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Medan Utara dan Medan Belawan.
Anggota DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Salah satunya terkait kondisi infrastruktur dan fasilitas publik yang belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Seiring dengan HUT RI ke-81, kita melihat masih ada pembangunan yang tertinggal, khususnya di wilayah Medan Belawan. Infrastruktur yang belum memadai harus segera dibenahi,” ujar Saipul Bahri kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).
Selain infrastruktur, Saipul juga menyoroti persoalan banjir rob yang masih menjadi ancaman bagi masyarakat di kawasan pesisir Medan Belawan. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penanganan lintas pemerintahan karena tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah kota.
“Banjir rob membutuhkan perhatian khusus. Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah kota. Diperlukan kolaborasi antara Pemko Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat agar penanganannya lebih maksimal,” katanya.
Saipul menilai perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat Medan Belawan juga perlu ditingkatkan. Sebagai salah satu kawasan industri di Kota Medan, keberadaan perusahaan dan aktivitas industri di wilayah tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.
Ia mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) diarahkan secara tepat untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.
“Medan Belawan ini merupakan zona industri. Tentunya keberadaan industri harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. CSR harus diarahkan untuk membantu masyarakat. Selain itu, perlu ada langkah nyata dalam membuka dan memperluas peluang kerja bagi warga Medan Belawan,” ungkap politisi Partai NasDem tersebut.
Menurut Saipul, pemerataan pembangunan di Medan Utara harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan Kota Medan. Pemerintah diminta memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Selain pembangunan fisik dan ekonomi, Saipul turut menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan Medan Utara. Kondisi yang aman dan kondusif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, pembangunan, serta iklim investasi.
“Situasi kamtibmas juga perlu ditingkatkan agar tetap kondusif. Jangan sampai masih terjadi berbagai bentrokan yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan,” tegas anggota Komisi I DPRD Kota Medan itu.
Saipul menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan di Medan Utara dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan sinergi tersebut, berbagai persoalan seperti infrastruktur, banjir rob, lapangan kerja, keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditangani secara lebih komprehensif.
“Dengan langkah dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, kita berharap tidak ada lagi ketimpangan pembangunan. Semuanya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Medan Utara,” ujarnya.
Ia menegaskan, semangat HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” harus diwujudkan melalui pembangunan yang benar-benar adil dan merata.
“Jangan sampai masyarakat Medan Utara merasa tertinggal. Kemerdekaan harus dapat dirasakan melalui pembangunan, kesempatan kerja, keamanan dan peningkatan kesejahteraan. Inilah yang kita harapkan agar kemakmuran benar-benar terwujud di Medan Utara,” pungkasnya.
