Fajar ibrahim SH/ist
MEDAN ,WK– Diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum baru dalam memperkuat perlindungan serta memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan buruh di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Fajar Ibrahim, SH, menegaskan bahwa lahirnya undang-undang tersebut harus menjadi langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang selama ini masih dihadapi pekerja. Mulai dari persoalan pengupahan, hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan sosial, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan.
Menurut Fajar, kehadiran UU Nomor 27 Tahun 2026 tidak boleh sekadar dipandang sebagai perubahan regulasi, melainkan harus menjadi instrumen hukum yang mampu memastikan seluruh hak pekerja dihormati dan dipenuhi oleh setiap pemberi kerja.
“Jangan sampai undang-undang ini hanya bagus di atas kertas, tetapi dalam praktiknya pekerja masih kesulitan mendapatkan hak-hak normatifnya. Negara harus memastikan bahwa setiap ketentuan perlindungan ketenagakerjaan benar-benar dijalankan,” tegas Fajar Ibrahim, SH, Sabtu (14/11/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketenagakerjaan yang profesional, independen, dan responsif terhadap setiap pengaduan pekerja.
Menurutnya, proses penanganan pengaduan pekerja yang membutuhkan waktu panjang harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya instansi yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini penting agar pekerja mendapatkan kepastian hukum serta tidak terus berada dalam ketidakpastian ketika memperjuangkan haknya.
Selain itu, UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat sejumlah ketentuan penting, di antaranya perlindungan pekerja dari tindakan diskriminasi, larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan hubungan kerja, pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan perlindungan pekerja dalam menghadapi PHK.
Fajar menegaskan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, serta hak untuk memperoleh perlakuan dan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.
Ia berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan jajaran Pengawas Ketenagakerjaan, segera melakukan sosialisasi secara masif selama masa transisi. Selain itu, implementasi aturan tersebut harus dipastikan berjalan konsisten ketika mulai berlaku penuh.
“Perlindungan buruh bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut kehidupan, kesejahteraan, dan masa depan pekerja beserta keluarganya. Karena itu, pengawasan dan penegakan hukum harus benar-benar berjalan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Fajar Ibrahim berharap UU Nomor 27 Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil, transparan, dan bermartabat.
“Ukuran keberhasilan undang-undang ini bukan hanya pada pengesahannya, tetapi sejauh mana pekerja merasakan kehadiran negara ketika hak-haknya tidak dipenuhi,” tutupnya.
(tar)
