MEDAN, Warta-Keadilan.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus penawaran pekerjaan di Rusia.
Desakan tersebut menyusul dugaan kasus yang dialami seorang pemuda asal Kota Medan berinisial FSR. Ia diduga direkrut melalui tawaran pekerjaan di bidang logistik dengan iming-iming gaji mencapai Rp80 juta per bulan. Namun, setibanya di Rusia, korban justru diduga diarahkan untuk bergabung dengan militer Rusia dan dikirim ke medan perang melawan Ukraina.
Berdasarkan keterangan pihak keluarga yang diberitakan Tribun Medan, Kamis (12/11/2026), FSR merupakan warga Jalan Rakyat, Lorong Gereja, Gang Damai, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
FSR diketahui berangkat menuju Rusia melalui Bandara Internasional Kualanamu pada 18 Oktober 2026. Namun, pekerjaan di bidang logistik sebagaimana dijanjikan sebelumnya diduga tidak pernah diberikan.
Ibu korban berinisial SL kemudian melaporkan dugaan TPPO tersebut ke Polda Sumatera Utara pada 31 Oktober 2026. Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/1857/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA.
Polda Sumut melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) membenarkan adanya laporan tersebut. Perkara itu disebut masih dalam tahap penyelidikan.
Menanggapi kasus tersebut, LBH Medan melalui keterangan pers, Selasa (17/11/2026), mengecam dugaan praktik perekrutan WNI dengan modus penawaran pekerjaan yang berujung pada eksploitasi di wilayah konflik.
LBH Medan menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, praktik perekrutan dengan memberikan informasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.
LBH Medan juga menyoroti bahwa persetujuan seseorang untuk berangkat ke luar negeri tidak dapat serta-merta dijadikan alasan pembenar apabila persetujuan tersebut diperoleh melalui tipu daya atau informasi pekerjaan yang tidak benar.
LBH Medan: Negara Harus Hadir Melindungi Korban
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui timnya, LBH Medan menilai dugaan perekrutan warga Indonesia untuk dijadikan tentara bayaran di negara yang sedang berkonflik merupakan persoalan serius yang menyangkut keselamatan, hak hidup, dan perlindungan warga negara.
“Negara tidak boleh membiarkan warga negaranya menjadi korban perdagangan orang dengan kedok tawaran pekerjaan. Pemerintah harus segera memastikan keberadaan dan keselamatan para korban, melakukan upaya penyelamatan, serta memfasilitasi pemulangan mereka ke Indonesia,” demikian pernyataan LBH Medan dalam keterangan tertulisnya.
LBH Medan juga meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada perekrut di tingkat bawah, tetapi menelusuri seluruh jaringan yang diduga terlibat, mulai dari agen perjalanan, perantara, pihak yang mengurus dokumen, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari proses perekrutan tersebut.
Kekhawatiran LBH Medan semakin meningkat menyusul pengungkapan kepolisian pada 11 November 2026 mengenai dugaan jaringan perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran Rusia.
Dalam informasi yang disampaikan LBH Medan, jaringan tersebut diduga melibatkan warga negara Rusia, Ukraina, dan sejumlah WNI, dengan wilayah operasi yang mencakup Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, dan Bali.
Sedikitnya 23 WNI dilaporkan telah diberangkatkan. Satu orang disebut meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka berat, sedangkan delapan WNI lainnya berhasil dicegah keberangkatannya.
Menurut LBH Medan, informasi tersebut memperlihatkan bahwa dugaan perekrutan WNI untuk kepentingan militer di wilayah konflik berpotensi berkaitan dengan jaringan lintas daerah dan lintas negara.
Desak Penegakan UU TPPO
Secara hukum, LBH Medan mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar menangani perkara tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Pasal 2 ayat (1) UU tersebut mengatur larangan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum untuk tujuan eksploitasi.
Sementara Pasal 4 mengatur perdagangan orang dengan tujuan membawa seseorang ke luar wilayah Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga mengatur kewajiban perlindungan terhadap pekerja migran dari praktik penempatan ilegal, penipuan, dan eksploitasi.
LBH Medan turut mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak hidup serta perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
Lima Tuntutan LBH Medan
Atas persoalan tersebut, LBH Medan menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pertama, mendesak Presiden RI dan Kementerian Luar Negeri segera mengambil langkah diplomatik untuk memastikan keselamatan serta mengupayakan pemulangan WNI yang diduga menjadi korban TPPO dan direkrut menjadi tentara bayaran Rusia.
Kedua, meminta Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada korban beserta keluarganya.
Ketiga, mendesak Polda Sumatera Utara dan Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan TPPO terhadap warga Sumatera Utara serta mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses perekrutan.
Keempat, meminta Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri membongkar jaringan perekrutan tentara bayaran yang diduga beroperasi lintas daerah dan lintas negara.
Kelima, mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap agen perjalanan dan mekanisme perekrutan tenaga kerja ke luar negeri guna mencegah terulangnya praktik penipuan dan eksploitasi terhadap calon pekerja migran Indonesia.
LBH Medan menegaskan, penyelamatan korban harus menjadi prioritas utama, disertai proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
“Keselamatan dan pemulangan korban harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang berniat mencari pekerjaan dan memperbaiki kehidupan justru terjebak dalam praktik perdagangan manusia yang mengancam kebebasan bahkan nyawa mereka,” tegas LBH Medan.
LBH Medan berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar kasus serupa tidak kembali menimpa masyarakat Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri.
Narahubung LBH Medan:
- Irvan Saputra, S.H., M.H.
- Richard S.D. Hutapea, S.H.
- Siti Khadijah Daulay, S.H.
(baim-red)












