MEDAN DELI ,WK– Aktivitas pembangunan pergudangan di Jalan KL Yos Sudarso KM 10,8, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, menjadi sorotan. Pasalnya, bangunan gudang yang disebut-sebut milik PLTU GS tersebut diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), namun aktivitas pengerjaannya masih terus berlangsung.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait pengawasan dan penegakan peraturan daerah oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan, khususnya terhadap dugaan pelanggaran perizinan bangunan.
Meski persoalan tersebut telah beberapa kali diberitakan oleh sejumlah media massa, hingga kini belum terlihat adanya tindakan penertiban ataupun penyegelan di lokasi pembangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan.
Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Medan Deli, Bardansah, membenarkan bahwa pihak kecamatan telah mengetahui persoalan pembangunan gudang tersebut. Ia menyebutkan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim) Kota Medan telah melayangkan surat teguran.
“Kalau terkait bangunan tersebut sudah disurati oleh Dinas Perkim Kota Medan. Sudah disurati dengan Perkim, Bang,” ujar Bardansah saat dikonfirmasi awak media.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai tindak lanjut surat teguran tersebut, termasuk apakah pemilik bangunan telah memenuhi kewajiban perizinan atau justru masih melanjutkan pembangunan.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Kepala Dinas Perkim Kota Medan, John Lase, melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya. Namun, pesan konfirmasi yang dikirimkan wartawan belum mendapat tanggapan.
Belum terlihatnya tindakan penertiban di lokasi pembangunan turut menjadi perhatian masyarakat. Sebab, pengawasan terhadap bangunan yang diduga belum memiliki PBG merupakan bagian penting dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan tata ruang.
Selain itu, dugaan belum terpenuhinya kewajiban PBG juga perlu ditelusuri lebih lanjut karena berkaitan dengan kewajiban retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masyarakat dan elemen pengawas kebijakan publik pun mendesak Pemko Medan, khususnya Dinas Perkim dan Satpol PP, agar segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, instansi terkait diminta mengambil langkah penegakan aturan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga kini, pihak pemilik bangunan maupun instansi terkait masih diharapkan memberikan klarifikasi agar persoalan tersebut menjadi terang dan pemberitaan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan.
(tar)












