Lingga Kepri , Wartakeadilan – Polemik yang terjadi akhir-akhir ini tentang simpang siurnya pengaturan dalam perizinan atau surat rekomendasi yang diberikan kepada sub penyalur telah menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM Bersubsidi jenis solar di Kabupaten Lingga, terutama dalam hal kelangkaan BBM Bersubsidi Pemerintah untuk kebutuhan nelayan,hal ini diduga telah terjadi overload yang disebabkan atas penerbitan surat izin berupa surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melalui UPTD KP wilayah Kabupaten Lingga yang diduga tidak mengacu kepada data kouta yang telah ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Lingga melalui Bagian Ekonomi Setdakab Lingga yang penyerahan datanya kepada UPTD KP Provinsi Kepri wilayah Lingga melalui DKP Kabupaten Lingga.
Di informasikan,saat ini boleh dikategorikan bahwa polimik kelangkaan BBM bersubsidi untuk nelayan itu sudah sangat parah,kisruh yang timbul dilapangan sudah semakin parah,suhu emosi masyarakat sudah semakin memanas,dan dikhawatirkan jika polimik ini tidak segera diredam,bakal lahir kekacauan dan keributan ditengah kehidupan sosial masyarakat nelayan itu sendiri dan ini akan berakibat tidak baik.
Melihat polemik yang semakin memanas ini,salah seorang tokoh masyarakat yang kita aku beliau juga memahami mekanisme dalam pengaturan BBM ini,beliau mengungkapkan “Hendaknya dalam hal ini Dinas terkait haruslah segera melakukan evaluasi atas rekom yang telah diterbitkan itu,dan penerbitan rekom untuk sub penyalur itu hendaknya haruslah disesuaikan dengan kouta yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan juga pihak dinas terkait yang berkompoten dalam pemberian izin ini haruslah segera melakukan uji materi terhadap pelaku usaha,dalam hal ini perlu dilakukan pendataan ulang terhadap individu atau kelompok sub penyalur,dan rasanya tindakan itu perlu dilakukan,agar semua persoalan bisa clear dan masalahanya saya menilai permasalahan kelangkaan BBM bersubsidi ini diduga ada kesan penerbitan izin rekomendasi yang tidak profesional dan salah penempatan dalam mekanismenya,maka dari itu kita juga berharap dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lingga harus tegas untuk menyingkapi persoalan ini,sebab Pemda Lingga tidak bisa lepas tangan dengan kejadian ini,hari ini saya melihat,kisruh ini semakin parah dan jangan sampai masyarakat melakukan hal-hal yang tidak di ingini,terus terang saya katakan,kejadian kelangkaan BBM yang terjadi saat ini ada indikasi permainan dari oknum dengan pihak terkait,dugaan saya ini sangat beralasan,bisa bisanya Dinas menerbitkan rekom serta berani memberikan kouta kepada sub penyalur pemegang rekom,sementara ketika sub penyalur akan membeli BBM dipangkalan ternyata BBM sudah habis,inikan aneh? sejogyanya Dinas terkait sudah mengetahui jumlah BBM yang tersedia,mereka sudah memiliki data tentang jumlah kouta tersebut,lalu kenapa hal itu bisa terjadi,akal akalan apa yang mereka ciptakan,saya selaku masyarakat Kabupaten Lingga ini berharap kepada Bapak Gubernur,hendaknya dapat menempatkan orang yang tepat disetiap OPD,terutama dibidang yang menyenruh langsung kepada pelayan masyarakat,jika diberikan kepada orang yang tidak tepat ya beginilah jadinya,pengaturannya amburadul,belepotan seperti ini” pungkas sumber yang enggan disebutkan namanya
Atas kejadian ini juga,salah seorang mantan petugas bagian ekonomi setda Kabupaten Lingga, kepada awak media ini dia menjelaskan bahwa proses dalam pemberian rekomendasi pembelian BBM bersubsidi kepada badan sub penyalur seharusnya mengacu kepada kouta yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga,sebagaimana yang dijelaskannya “Pihak UPTD KP Provinsi Kepri yang saat ini deberikan wewenang untuk penerbitan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk para nelayan itu haruslah selektif dan harus memperhatikan jumlah kouta yang diberikan oleh pihak Pemda Kabupaten Lingga agar jangan sampai terjadi overload,hari ini saya melihat tidak sedikit para sub penyalur yang sudah mendapatkan rekomendasi pembelian BBM Bersubsidi Pemerintah ini yang tidak dapat membeli minyak dipangkalan BBM seperti SPBB yang berada didesa Sungai Buluh itu,kenapa ini bisa terjadi? tentu timbul pertanyaan itu,jawabannya simple saja Karena UPTD KP Provinsi Kepri yang membuatkan rekom pembelian BBM ini tidak mengacu kepada jumlah kouta yang sudah ditetapkan dan sehingga terjadilah overload” ungkap sumber menegaskan,senin (8/8/22)
Ditempat yang terpisah dan pada hari yang sama,kami dari media ini bersilaturrahmi menemui Kepala Desa Sungai Buluh Bapak Trifranto,senin (8/8/22)
Disinggung tentang kelangkaan BBM bersubsidi untuk nelayan ini,beliau membenarkan,bahkan beliau menjelaskan tentang adanya pemegang rekom yang diterbitkan UPTD KP Provinsi Kepri untuk wilayah Kabupaten Lingga yang tidak mendapatkan BBM solar bersubsidi itu tersebut,bahkan Kepala Desa menyesalkan pihak Dinas kurang koordinasi dengan pihak Desa dan Kecamatan,sehingga hal ini memancing Trifranto angkat bicara “Seharusnya dalam proses penerbitan rekom oleh pihak Dinas terkait,haruslah mengacu dari surat keterangan yang ditanda tangan oleh Kepala Desa maupun Camat setempat,agar data yang diterima pihak dinas akurat dan dapat dipertanggung jawabkan,dan perlu diketahui karena yang mengerti betul tentang jumlah nelayan pas kecil disemua desa itu ya kami-kami para Kepala Desa ini,jadi janganlah membelakangi kami yang ada didesa ini,hargailah kami sebagai Pelaksana kebijakan Pemerintah didesa kami ini,dan hargai jugalah Camat sebagai Perpanjangan tangan dan lidah Bapak Bupati,janganlah kami dikesampingkan,dan terutama kami didesa Sungai Buluh merasa sangat sedih,soalnya SPBB atau pangkalan BBM yang ada itu,dimana tempat masyarakat membeli BBM, tempat usahanya berada diperairan desa kami ini,dan ironisnya banyak sekali masyarakat nelayan desa kami di Sungai Buluh ini yang tidak mendapatkan BBM bersubsidi itu,inikan lucu”sebut Trifranto tegas.
(Okta Kurniadi)/ Suryadi Hamzah
