Saipul Bahri SE/ist
MEDAN ,WK– Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai NasDem, Saipul Bahri, SE, menyatakan dukungannya terhadap langkah Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang meminta Inspektorat memeriksa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat praktik pungutan liar (pungli) di Taman Budaya Medan.
Menurut Saipul, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Medan dalam menjaga integritas aparatur sekaligus memastikan seluruh pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai, dugaan pungli yang melibatkan aparatur pemerintahan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, tindakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Saya mendukung langkah Wali Kota Medan Rico Waas yang meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan. Persoalan ini harus diusut secara objektif dan transparan agar semuanya menjadi jelas,” ujar Saipul Bahri.
Duduk di Komisi I DPRD Kota Medan, Saipul menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur harus bekerja secara profesional, menjunjung tinggi etika, serta tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Ia juga meminta Inspektorat Kota Medan agar menjalankan pemeriksaan secara serius dan menyeluruh. Apabila nantinya ditemukan bukti pelanggaran, oknum yang bersangkutan harus diberikan sanksi sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan.
“Jangan sampai pemeriksaan hanya sebatas formalitas. Jika terbukti melakukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas. Ini penting agar menjadi pembelajaran bagi seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saipul mengingatkan seluruh jajaran ASN agar menjadikan persoalan tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dijaga melalui pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan di luar ketentuan.
Saipul menambahkan, DPRD Kota Medan memiliki tanggung jawab untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD tentu mendukung pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi pungli maupun penyalahgunaan kewenangan. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
(tar)












