MEDAN,WK— Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) mempertanyakan konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Di bawah judul besar perlindungan pekerja, pengaturan mengenai pekerjaan tertentu justru menempatkan perjanjian kemitraan sebagai dasar hubungan antara para pihak.
Bagi ASDM, persoalan ini bukan sekadar perbedaan istilah. Ada pertanyaan mendasar mengenai arah perlindungan yang hendak dibangun negara: apakah undang-undang tersebut benar-benar memberikan perlindungan terhadap orang yang bekerja, atau justru menyerahkan kepastian hak mereka pada kesepakatan kemitraan?
Wakil Ketua Umum ASDM, Rinaldi, menilai konstruksi tersebut perlu diuji secara kritis. Sebab, ketika negara menggunakan kerangka hukum perlindungan pekerja, semestinya terdapat kejelasan mengenai standar perlindungan, tanggung jawab pihak yang memperoleh manfaat ekonomi, serta mekanisme penegakan hak.
“Judulnya perlindungan pekerja, subjudulnya pekerjaan tertentu, tetapi dasar hubungan hukumnya perjanjian kemitraan. Lantas, di mana letak kepastian perlindungan pekerjanya? Jangan sampai perlindungan hanya menjadi judul, sementara substansinya justru bergantung pada kesepakatan para pihak,” ujar Rinaldi.
Menurut ASDM, persoalan tersebut semakin relevan dalam industri transportasi daring. Pengemudi memang memiliki fleksibilitas waktu kerja, tetapi perusahaan aplikator menguasai sistem yang menentukan distribusi pesanan, tarif, insentif, penilaian performa, hingga penonaktifan akun.
Ketimpangan kendali tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hubungan kemitraan benar-benar mencerminkan kesetaraan.
ASDM menilai persoalan ini tidak cukup dijawab dengan menyebut pengemudi sebagai mitra. Harus ada kepastian bahwa hak atas penghasilan layak, keselamatan kerja, jaminan sosial, dan perlindungan hukum benar-benar dapat dituntut serta ditegakkan.
Atas persoalan tersebut, ASDM membuka langkah pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Organisasi ini ingin menguji apakah konstruksi pengaturan hubungan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kemitraan telah sejalan dengan jaminan konstitusional atas pekerjaan, penghidupan yang layak, dan kepastian hukum yang adil.
“Negara tidak boleh berhenti pada pengakuan bahwa seseorang melakukan pekerjaan. Negara juga harus memastikan bahwa orang tersebut memperoleh perlindungan yang nyata. Jangan sampai pekerjaan diakui, tetapi tanggung jawab perlindungannya menjadi kabur,” kata Rinaldi.
