Lokasi penambangan/ist
MINAHASA UTARA ,WK– Sejumlah warga dan pelaku usaha pertambangan di Desa Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kepastian legalitas aktivitas pertambangan rakyat di wilayah tersebut.
Harapan itu disampaikan kepada Tim Warta Keadilan Sulut saat melakukan pemantauan lapangan dan berbincang dengan sejumlah warga pada Senin (9/11/2026).
Berdasarkan pantauan awal tim di lokasi, terdapat aktivitas pertambangan yang status perizinannya masih perlu dipastikan melalui verifikasi instansi berwenang.
Dalam komunikasi dengan tim media, sejumlah warga dan pelaku usaha pertambangan menyampaikan keinginan agar pemerintah memfasilitasi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh legalitas melalui mekanisme perizinan pertambangan rakyat.
Mereka mengaku aktivitas tersebut menjadi salah satu sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, masyarakat berharap adanya kejelasan mengenai prosedur dan persyaratan perizinan agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kami juga hanya mencari nafkah untuk keluarga. Kalau memang ada jalur perizinan pertambangan rakyat yang jelas, kami siap mengurus persyaratan, memenuhi kewajiban, dan menaati peraturan. Kami berharap ada perhatian pemerintah agar status usaha kami memiliki kepastian hukum,” ujar seorang pelaku usaha pertambangan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Status Wilayah dan Perizinan Perlu Dipastikan
Tim Warta Keadilan Sulut menilai persoalan pertambangan di Desa Tatelu perlu disikapi secara hati-hati dengan mengedepankan verifikasi dan kepastian hukum.
Sebab, keberadaan aktivitas pertambangan di suatu lokasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Demikian pula, keinginan masyarakat untuk mengurus legalitas tidak otomatis menjadikan aktivitas pertambangan yang sedang berlangsung sebagai kegiatan yang telah memiliki izin.
Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan langsung oleh instansi teknis untuk memastikan status wilayah, kesesuaian peruntukan lahan, serta legalitas masing-masing kegiatan pertambangan.
Redaksi Mendorong Pemerintah Turun ke Lapangan
Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi masyarakat, Redaksi Warta Keadilan Sulut mendorong Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersama Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara dan instansi terkait untuk melakukan beberapa langkah.
Pertama, melakukan verifikasi lapangan dan pendataan terhadap aktivitas pertambangan di Desa Tatelu, termasuk memastikan status wilayah serta legalitas kegiatan yang berlangsung.
Kedua, memberikan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai mekanisme, persyaratan, dan prosedur pengajuan perizinan pertambangan rakyat bagi warga yang memenuhi ketentuan.
Ketiga, memberikan penjelasan resmi mengenai kemungkinan penataan dan penanganan aktivitas pertambangan di Desa Tatelu sesuai peraturan perundang-undangan.
Redaksi juga mengimbau para pelaku usaha agar memastikan seluruh aktivitas pertambangan memiliki dasar perizinan yang sah. Apabila belum memiliki izin, masyarakat diharapkan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Menunggu Klarifikasi Instansi Terkait
Hingga berita ini disusun, Tim Warta Keadilan Sulut masih menunggu keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara, maupun instansi berwenang lainnya mengenai status wilayah dan aktivitas pertambangan di Desa Tatelu.
Redaksi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak pemerintah, instansi teknis, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sekaligus upaya menyampaikan aspirasi masyarakat. Redaksi akan terus melakukan pemantauan dan menyajikan perkembangan informasi berdasarkan hasil verifikasi serta keterangan dari berbagai pihak.
( Tim sulut)
