MEDAN ,WK— Beragam persoalan yang masih dihadapi masyarakat Medan Utara menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi NasDem, Saipul Bahri.
Aspirasi tersebut disampaikan Saipul Bahri SE dalam laporan hasil Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 dari Daerah Pemilihan (Dapil) II pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (31/8/2026).
Dapil II sendiri meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan. Dalam kegiatan reses, Saipul menyerap berbagai keluhan masyarakat yang kemudian dibawa ke forum resmi DPRD untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan.
Persoalan infrastruktur menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Warga mengeluhkan kondisi sejumlah ruas jalan yang rusak dan berlubang, termasuk kebutuhan pengaspalan, pengecoran serta pembenahan drainase.
Salah satu lokasi yang mendapat perhatian adalah Jalan Bom Lama, Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Kondisi jalan yang rusak dinilai mengganggu mobilitas warga dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama ketika hujan menyebabkan genangan.
Selain jalan, masyarakat juga menyampaikan persoalan terkait drainase di sejumlah kawasan, termasuk Kelurahan Sei Mati, Belawan Bahari dan Pulau Sicanang.
Saipul juga menyoroti kondisi Titi Lama yang menghubungkan Lingkungan 30, Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan dengan Lingkungan II, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan. Menurutnya, kondisi kawasan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah, termasuk dalam kaitannya dengan kondisi Sungai Deli dan potensi abrasi.
Bansos dan Data Desil
Selain infrastruktur, persoalan bantuan sosial turut menjadi keluhan masyarakat. Saipul meminta Dinas Sosial Kota Medan melakukan pembenahan data desil dan pendataan ulang masyarakat kurang mampu agar bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Menurutnya, masih terdapat masyarakat di kawasan Medan Utara yang belum menerima bantuan, sementara terdapat pula persoalan ketidaktepatan sasaran dalam penyalurannya.
“Untuk Dinas Sosial kami berharap agar dilakukan pembenahan desil dan pendataan ulang warga yang tidak mampu,” ujar Saipul.
Ia menilai akurasi data menjadi faktor penting dalam memastikan berbagai program bantuan pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.
Air Bersih hingga Pelayanan Kesehatan
Dalam laporan reses tersebut, kebutuhan air bersih juga menjadi salah satu aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah Medan Marelan dan Kelurahan Titi Papan.
Warga juga mengeluhkan minimnya penerangan jalan di sejumlah lokasi, termasuk Jalan Speksi serta kawasan Martubung dan Pekan Labuhan.
Di sektor kesehatan, Saipul meminta Pemko Medan meningkatkan pelayanan sekaligus menambah sarana dan prasarana kesehatan serta posyandu di tiga kecamatan yang berada di Dapil II.
Ia juga mendorong agar pelayanan Universal Health Coverage (UHC) dengan menggunakan KTP semakin dipermudah sehingga masyarakat tidak mengalami hambatan ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Sementara dalam bidang administrasi kependudukan, Saipul meminta Disdukcapil Kota Medan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan perubahan data pekerjaan. Pembaruan tersebut dinilai penting untuk mendukung akurasi data masyarakat, termasuk dalam pemutakhiran data penerima bantuan.
Dorong Tambahan Kuota PIP
Di bidang pendidikan, Saipul turut meminta Pemko Medan memperjuangkan penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD dan SMP.
Ia berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun melalui reses tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan.
“Berbagai aspirasi ini kami sampaikan kepada Wali Kota Medan melalui OPD terkait, dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti. Masalah drainase, banjir, jalan rusak, hingga distribusi air bersih adalah persoalan nyata yang dihadapi warga di lapangan,” tegas Saipul.
Menurutnya, reses merupakan amanah masyarakat yang harus diperjuangkan melalui lembaga legislatif. Karena itu, ia berharap Pemko Medan bersama OPD terkait dapat merespons berbagai persoalan tersebut berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Saipul menegaskan, pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilakukan secara merata agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya warga Medan Utara.
(red)
