Teks Foto:
Kadis SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi mendampingi Wakil Wali Kota Medan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI terkait penanganan infrastruktur pendidikan terdampak bencana di Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026).
MEDAN ,WK— Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi mendampingi Wakil Wali Kota Medan menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung kondisi sektor pendidikan, khususnya infrastruktur sekolah yang terdampak bencana alam berupa banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Medan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada pimpinan serta anggota Komisi X DPR RI yang hadir untuk melihat kondisi secara langsung di lapangan.
“Selamat datang dan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI yang telah hadir untuk melihat secara langsung kondisi serta perkembangan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah yang terdampak bencana alam di Sumatera Utara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara telah berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk dunia pendidikan.
Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 1.131 sekolah di Sumatera Utara terdampak banjir dan longsor.
Kondisi tersebut membutuhkan penanganan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Perbaikan infrastruktur pendidikan dinilai perlu dilakukan secara cepat dan tepat agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan baik serta memberikan rasa aman bagi siswa dan tenaga pendidik.
Sebagai Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi turut mendampingi rangkaian kegiatan tersebut sebagai bagian dari koordinasi pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan dan perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana.
Pemerintah Kota Medan berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat proses pemulihan infrastruktur serta memastikan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan, dapat kembali berjalan optimal.
(red)
