Fto: Saipul Bahri Desak Pemko Medan Gelar Tes Urine Massal
MEDAN ,WK— Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera melakukan tes urine terhadap seluruh Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan.
Desakan tersebut disampaikan Saipul menyusul ditangkapnya dua oknum Kepling di Kota Medan yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba dalam kurun waktu dua pekan terakhir.
Menurut Saipul, keterlibatan aparatur pemerintahan tingkat lingkungan dalam kasus narkoba menjadi persoalan serius. Kepling yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan sekaligus teladan bagi masyarakat justru diduga terlibat dalam peredaran barang terlarang.
“Ini sangat memalukan dan menjadi tamparan keras bagi Pemko Medan. Di saat pemerintah bersama aparat penegak hukum sedang gencar memberantas narkoba, justru ada oknum Kepling yang terseret dalam kasus narkoba,” ujar Saipul, Sabtu (5/9/2026).
Saipul menilai, persyaratan bebas narkoba bagi calon Kepling belum cukup menjadi jaminan bahwa seorang Kepling akan terbebas dari penyalahgunaan narkoba selama menjalankan tugas.
Karena itu, ia meminta tes urine dilakukan secara berkala terhadap seluruh Kepling sebagai langkah pencegahan sekaligus memastikan aparatur di tingkat lingkungan benar-benar bersih dari narkoba.
“Bisa saja saat mencalonkan diri hasilnya negatif. Tetapi seiring berjalannya waktu, siapa yang menjamin mereka tetap bebas dari penyalahgunaan narkoba? Karena itu perlu dilakukan tes urine secara berkala,” katanya.
Dua Kepling Ditangkap
Saipul merujuk pada dua kasus yang mencuat belakangan ini.
Oknum Kepling di Kecamatan Medan Polonia disebut ditangkap polisi saat diduga hendak melakukan transaksi narkotika jenis ekstasi di kawasan Jalan Starban, Kelurahan Polonia.
Sementara itu, oknum Kepling lainnya di Kecamatan Medan Maimun ditangkap karena diduga mengedarkan vape yang mengandung narkoba serta ekstasi.
Kedua oknum tersebut disebut telah diamankan dan menjalani proses hukum.
Saipul menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh hanya berhenti pada proses penindakan terhadap dua oknum Kepling. Pemko Medan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparatur pemerintahan di tingkat lingkungan.
“Jangan sampai ini hanya menjadi kasus per kasus. Pemko harus melakukan langkah pencegahan dengan memeriksa seluruh Kepling. Kalau ada yang terbukti terlibat, tentu harus diberikan sanksi tegas sesuai aturan,” tegasnya.
Minta Kepling Jadi Teladan
Menurut Saipul, Kepling memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi lingkungan masing-masing.
Karena itu, Kepling semestinya menjadi contoh dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba.
“Kepling harusnya menjadi panutan masyarakat, bukan malah menyalahgunakan jabatan atau terlibat dalam peredaran narkoba. Kalau aparatur di tingkat lingkungan saja bermasalah, bagaimana masyarakat bisa percaya?” ujarnya.
Saipul juga meminta Pemko Medan memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut dan mengambil tindakan tegas apabila proses hukum telah membuktikan keterlibatan kedua oknum Kepling.
Ia berharap tes urine massal dan berkala dapat segera direalisasikan sehingga upaya pemberantasan narkoba di Kota Medan tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga memastikan jajaran aparatur pemerintahan bersih dari narkoba.
Langkah tes urine terhadap aparatur kewilayahan sebenarnya bukan hal baru. Pada April 2025, Pemko Medan juga telah melakukan tes urine terhadap camat dan lurah sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Dengan munculnya kembali kasus yang melibatkan oknum Kepling, dorongan untuk memperluas pemeriksaan hingga seluruh Kepling kembali mengemuka.
(rilis)
