Sutrisno pangaribuan/ist
JAKARTA,WK– Sikap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang selama ini dinilai aktif merespons berbagai persoalan strategis nasional kini menjadi sorotan. Pasalnya, di tengah mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya, sosok yang akrab disapa Don Dasco tersebut justru dinilai tidak menunjukkan respons terbuka kepada publik.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Mengapa Don Dasco yang selama ini kerap tampil dalam berbagai persoalan penting pemerintahan Prabowo Subianto justru terkesan tidak bersuara ketika muncul persoalan serius yang menyangkut keamanan dan keselamatan Presiden?
Pertanyaan tersebut disampaikan Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Inisiator Sumatera Connection, yang menyoroti sikap politik Sufmi Dasco Ahmad dalam menyikapi berbagai peristiwa nasional.
Menurut Sutrisno, selama ini Don Dasco terlihat sangat aktif mengambil peran dalam berbagai persoalan, mulai dari isu ekonomi, stabilitas pasar modal, koordinasi keamanan nasional hingga menerima aspirasi kelompok masyarakat.
Ia mencontohkan, belum lama ini Don Dasco mengumpulkan sejumlah direktur bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bersama Ketua Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup di Gedung DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Selasa (9/6/2026), tersebut membahas fenomena gejolak pasar saham, termasuk anjloknya sejumlah saham perbankan milik negara. Pertemuan itu juga dihadiri Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen.
Selanjutnya, pada Senin (10/8/2026), Don Dasco kembali menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat penting negara. Rapat yang berlangsung di Ruang Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Sejumlah pimpinan Komisi I dan Komisi III DPR RI turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pembahasan difokuskan pada berbagai isu strategis nasional, terutama menyangkut perkembangan situasi politik dan keamanan menjelang serta selama Agustus 2026.
Tidak hanya itu, pada Kamis (27/8/2026), Don Dasco bersama Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal juga menerima audiensi aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, bersama sejumlah aktivis lainnya.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, itu tetap dilaksanakan meskipun Botok dan rekan-rekannya sebelumnya telah diterima oleh sejumlah anggota DPR RI ketika menghadiri rapat paripurna. Saat itu, para aktivis tersebut diketahui berada di balkon ruang sidang paripurna.
Kemudian, pada Jumat (16/10/2026), Don Dasco bersama CEO Danantara Indonesia mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) sekitar pukul 13.00 WIB. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah gejolak pasar modal nasional, ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam hingga lebih dari 11 persen.
Kondisi tersebut menyebabkan regulator pasar modal memberlakukan penghentian sementara perdagangan saham atau trading halt tidak lama setelah pembukaan perdagangan.
Don Dasco Dinilai Terlalu Aktif Mengurusi Persoalan Eksekutif
Melihat rangkaian peristiwa tersebut, Sutrisno menilai Don Dasco selama ini seolah memosisikan dirinya bukan hanya sebagai Wakil Ketua DPR RI yang menjalankan fungsi legislatif, tetapi juga sebagai figur yang kerap mengambil peran dalam menyampaikan sikap maupun penjelasan atas berbagai persoalan pemerintahan.
Menurutnya, hampir setiap persoalan penting yang menyangkut pemerintahan Prabowo Subianto selalu mendapatkan perhatian dari Don Dasco. Bahkan, ia menilai muncul kesan bahwa berbagai persoalan strategis negara seakan harus diketahui, dikoordinasikan, atau setidaknya mendapat persetujuan dari sosok tersebut.
“Don Dasco selama ini selalu memosisikan diri seperti Ketua DPR RI yang merangkap juru bicara pemerintah atau eksekutif. Padahal, jabatan yang diembannya adalah Wakil Ketua DPR RI yang merupakan bagian dari lembaga legislatif,” ujar Sutrisno.
Ia melanjutkan, keterlibatan Don Dasco dalam berbagai persoalan memang dapat dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi nasional. Namun, menurutnya, ada hal yang menjadi janggal ketika sikap responsif tersebut justru tidak terlihat dalam persoalan yang dinilainya jauh lebih serius.
“Semua hal seolah diurusi dan dicampuri Don Dasco. Persoalan ekonomi, pasar modal, politik, keamanan, hingga aspirasi masyarakat menjadi perhatian. Seakan-akan semua yang terjadi harus sepengetahuan dan mendapatkan restunya,” tegas Sutrisno.
Mengapa Bungkam Saat Dugaan Penyadapan Presiden Mencuat?
Sutrisno kemudian mempertanyakan sikap Don Dasco ketika muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Menurut Sutrisno, persoalan tersebut merupakan masalah yang sangat serius karena menyangkut keamanan kepala negara serta kepercayaan terhadap institusi negara.
Ia menilai, apabila dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden benar terjadi sebagaimana yang dipersoalkan dalam kasus tersebut, maka persoalan itu tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa. Penanganannya harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Namun, ada yang janggal. Ketika muncul persoalan yang sangat genting dan menyangkut dugaan pengkhianatan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Don Dasco justru tidak terlihat memberikan respons sebagaimana biasanya,” ungkap Sutrisno.
Ia juga mempertanyakan mengapa sosok yang selama ini dinilai dekat dengan Presiden dan kerap disebut sebagai salah satu pelindung politik Prabowo tersebut tidak menyampaikan pernyataan terbuka untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
“Bagaimana mungkin Don Dasco yang selama ini disebut sebagai perisai hidup dan pelindung Prabowo Subianto justru tidak menyampaikan sepatah kata pun untuk menunjukkan sikap ketika muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden? Mengapa tidak ada pernyataan tegas untuk memberikan dukungan dan perlindungan politik kepada Presiden?” tanyanya.
Sutrisno menegaskan, pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, selama ini Don Dasco dikenal sebagai salah satu figur yang cukup sering memberikan penjelasan kepada publik ketika terjadi persoalan penting dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Bahkan, ia mempertanyakan apakah Don Dasco sebelumnya telah mengetahui adanya dugaan penyadapan ilegal tersebut atau justru baru mengetahui persoalan itu setelah kasusnya mencuat ke ruang publik.
“Apakah Don Dasco tidak mengetahui persoalan tersebut? Atau justru sudah mengetahui dugaan penyadapan ilegal itu sebelum akhirnya menjadi perhatian publik? Ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” katanya.
Publik Menanti Penjelasan Don Dasco
Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan, ketidakhadiran Don Dasco dalam memberikan penjelasan di tengah persoalan tersebut memunculkan tanda tanya besar. Apalagi, persoalan yang dipersoalkan bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan dugaan tindakan ilegal yang disebut-sebut berkaitan dengan keamanan Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan persoalan tersebut, termasuk bagaimana sikap para pejabat negara yang selama ini berada di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap Don Dasco tidak memilih diam dan segera menyampaikan sikapnya secara terbuka kepada masyarakat.
“Publik tentu menanti penjelasan Don Dasco. Selama ini, ketika ada persoalan penting dan genting, Don Dasco selalu hadir memberikan penjelasan. Mengapa sekarang justru tidak terdengar suaranya? Ada sesuatu yang terasa kurang ketika persoalan sebesar ini terjadi tanpa kehadiran dan pernyataan dari Don Dasco,” ujar Sutrisno.
Ia menambahkan, memasuki hari ketiga setelah mencuatnya kabar penangkapan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, masyarakat masih menunggu penjelasan yang dapat memberikan kepastian.
Sutrisno menilai, keterbukaan para pejabat negara sangat diperlukan agar tidak muncul berbagai dugaan dan spekulasi yang berpotensi memperkeruh situasi politik nasional.
“Jangan sampai publik bertanya-tanya sendiri. Jika memang tidak mengetahui persoalan tersebut, sampaikan secara terbuka. Jika mengetahui, jelaskan sejauh mana pengetahuan dan keterlibatannya. Masyarakat membutuhkan kejelasan, bukan sekadar diamnya para pejabat ketika negara sedang menghadapi persoalan serius,” tutup Sutrisno Pangaribuan.
Sutrisno Pangaribuan
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Inisiator Sumatera Connection
